RAKYAT SULIT CARI KERJA

Anggota DPR RI asal Kalimantan Barat HM Akil Mochtar SH MH memulai masa resesnya di Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Ia bersilaturahmi dengan masyarakat di Masjid Nur Islam pada Minggu (29/7).

Hadir dalam silaturahmi itu Kepala Desa Semparuk Syafaruddin, sejumlah tokoh masyarakat dari lima desa: Semparuk, Seburing, Singaraya, Sepinggan, dan Sepadu. Hadir juga sejumlah aparatur pemerintahan di Kecamatan Semparuk, para ulama dan masyarakat awam.

Kehadiran mereka ingin mendengar langsung informasi-informasi yang disampaikan Akil Mochtar mengenai pembangunan. Apalagi menjelang pemilihan Gubernur Kalbar yang akan dihelat 15 November mendatang.

Masa reses kali ini tergolong singkat karena pada pertengahan Agustus mendatang, Akil harus kembali ke Jakarta untuk melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Namun masa yang singkat ini dimanfaatkan Akil untuk bertemu konstituennya.

Di hadapan konstituennya, Akil mengatakan, persoalan lapangan kerja dan sulit mencari uang yang dirasakan masyarakat belakangan. "Kalaupun ada barang, harganya melambung seperti sembilan bahan pokok," ujarnya.

Belum lagi, angka pengangguran semakin tinggi. Tak heran, jika beban masyarakat menjadi sangat tinggi. "Bayangkan ada satu keluarga yang hanya dibiayai satu orang. Inikan menambah bebannya karena sempit peluang kerja," katanya.

Masalah-masalah sosial kemasyarakatan ini menjadi tanggungjawab bersama pada masa mendatang. Tak heran, jika Akil ingin melakukan perubahan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

"Sudah saatnya rakyat menjadi investor bagi dirinya sendiri. Pemberdayaan ekonomi yang berbasis kerakyatan haruslah kita prioritaskan. Pemerintah harus mampu menciptakan peluang bagi rakyat sehingga bisa membiayai dirinya sendiri," ujar Akil.

Karena itu, ia mengusung sertifikasi gratis lahan petani. Hal ini dilakukan agar petani bisa mengusahakan lahannya dengan beraneka ragam tanaman. "Pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana untuk sertifikasi gratis itu. Tentu saja bertahap tiap tahunnya," katanya.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus punya target setiap tahunnya bisa memberikan sertifikasi gratis kepada minimal lima ribu petani. Konsekwensinya, pemerintah harus mengurangi alokasi anggaran untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. (mnk)