GUBERNUR KALBAR KURANG MEMAHAMI ISU GLOBAL WARMING

Pontianak, 13/11 (ANTARA)
Konsorsium Anti Illegal Logging (KAIL) menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kurang memahami isu pemanasan global (global warming) padahal Kalbar berpeluang memperoleh insentif dari Program Reducing Emission from Deforestation in Developing Country atau REDD.

Menurut koordinator KAIL Kalimantan Barat, Happy Hendrawan di Pontianak, Selasa, hal itu terlihat dari jawaban Gubernur Usman Ja`far saat debat publik empat kandidat Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar Periode 2008-2013, Minggu (11/11) malam.

Usman Ja`far dalam debat publik tersebut menyatakan bahwa Kalbar tidak perlu khawatir dengan pemanasan global karena berdasarkan pantauan dari udara wilayah Kalbar "masih hijau". Kondisi itu menunjukkan hutan di Kalbar belum mengkhawatirkan.

"Pernyataan seperti itu sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah hanya memandang sumber daya alam dari sudut ekonomi sehingga cenderung untuk mengeksploitasinya," katanya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui program REDD yakni dengan mengganti pohon yang sudah tua agar pohon-pohon muda berkembang lebih optimal. Kalbar, lanjutnya, akan merasakan manfaat dari upaya penyeimbangan antara ekologi dan ekonomi pada 15 hingga 20 tahun mendatang.

"Ada insentif yang jumlah jutaan dolar dari negara-negara maju terhadap wilayah yang melaksanakan program tersebut secara intensif dan berkelanjutan," katanya.

Ia menambahkan, khusus Kalbar, isu mengenai pemanasan global hanya menjadi bagian dari masalah-masalah lain di bidang lingkungan. "Kerusakan hutan di Kalbar sudah sangat parah," kata Happy Hendrawan.

Kebakaran hutan, kerusakan mangrove, terumbu karang, ikut menjadi pemicu emisi karbon. Sementara Pemerintah Provinsi Kalbar hingga kini belum memiliki data kongkrit ekosistem seperti jumlah plankton di perairan Kalbar dan potensi mangrove.

"Untuk mengatasi kerusakan alam, tentunya harus dilakukan identifikasi data ekosistem yang ada di Kalbar," katanya.

Berdasarkan data Masyarakat Perhutanan Indonesia Komisariat Daerah (MPI Komda) Kalbar dalam sebuah lokakarya, sekitar 864 ribu meter kubik kayu log masuk ke negeri jiran dalam kurun waktu setahun akibat kegiatan ilegal penebangan dan perdagangan kayu di Kalbar.

Kerusakan hutan Kalbar hampir seluas 165.000 hektar/tahun, atau sama dengan 23 x luas lapangan bola/jam, sedangkan perekonomian negara dirugikan sekitar Rp220 miliar (dari royalti PSDH, DR dan PBB).

Sementara Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan rutin Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) di Nusa Dua, Bali, Desember 2007.