29 September 2007
PONTIANAK—MIOL: Potensi konflik yang cukup tinggi di Kalimantan Barat membuat kepolisian daerah (polda) akan all out dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur periode 2008-2013 dengan mengerahkan 9.616 personel.
"Di dalam tahapan pemilu ada kerawanan-kerawanan yang perlu diantisipasi bersama terutama saat kampanye dan pemungutan suara," kata Kepala Polda Kalbar Brigjen Zainal Abidin Ishak disela penandatanganan kesepakatan bersama antara calon gubernur, tim kampanye, dan ketua partai politik dalam memelihara keamanan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar, di Pontianak, Jumat (28/9).
Kalbar, lanjutnya, termasuk daerah di Indonesia yang rentan dengan konflik. Kepolisian mencatat, sejak tahun 1952 hingga 2000 terjadi 16 kali konflik horizontal yang melibatkan kelompok masyarakat dan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini.
Ia mengatakan, konflik-konflik tersebut memberikan "luka psikologis" yang sulit disembuhkan.
Sementara untuk penyelenggaraan pemilu, polisi mengidentifikasi kerawanan sesuai dengan karakteristik daerah dan massa pendukung calon yang berpotensi menimbulkan konflik baik antarpendukung calon maupun dengan penyelenggara pemilu serta aparat di lapangan.
"Polisi bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran seperti tidak adanya pemberitahuan kampanye maka pelaksanaannya akan dihentikan," kata Kapolda Brigjen Zainal.
Selain itu, disiapkan pula tim khusus dengan melibatkan TNI-AD untuk dikirim ke lokasi yang rawan.
Polda Kalbar saat ini juga telah berbenah secara internal di antaranya meningkatkan kemampuan negosiator, pelatihan menembak, pengamanan very important person (VIP), mempersiapkan buku saku mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.
Sedangkan terhadap tim kampanye masing-masing calon, dalam mengemas materi kampanye sebaikan tidak mengeksploitasi etnis, mengangkat perbedaan agama, menjelekkan figur lain serta membuat slogan atau yel-yel yang dapat memancing emosi pendukung tiap calon sehingga memunculkan fanatisme yang sempit tentang etnis maupun agama.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar Aida Mochtar mengatakan, potensi konflik dapat terakumulasi dalam konflik sosial, tindakan destruktif dan anarkis sehingga harus ada upaya antisipasi.
Terkait dengan hal itu, Polda Kalbar memotori kesepakatan bersama antara calon gubernur, tim kampanye, dan ketua partai politik untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai, santun dan bermartabat.
Penandatanganan dilakukan oleh keempat pasangan calon gubernur-wakil gubernur, ketua dan sekretaris tim kampanye masing-masing calon, serta unsur Muspida Kalbar.
Isi kesepakatan tersebut di antaranya sepakat untuk memantapkan kondisi keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif guna terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
Serta siap untuk menerima dan mendukung kepada calon terpilih, mengamankan massa pendukung dan tidak melakukan perbuatan anarkis, bekerjasama dengan aparat keamanan dalam mewujudkan pemilu damai di Kalbar.
Berdasarkan rapat pleno KPU Kalbar di Pontianak, Senin (24/9), urutan dari pasangan yang akan maju dalam pemilu Kalbar yakni, nomor satu calon incumbent Usman Ja'far-Laurentius Herman Kadir, kemudian Oesman Sapta Oedang-Ignatius Lyong, Akil Mochtar-Anselmus Robertus Mecer, dan Cornelis-Christiandy Sanjaya.
Kampanye dijadwalkan berlangsung mulai 29 Oktober - 12 Nopember sedangkan pemungutan suara 15 Nopember. Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar bersamaan dengan Pemilu Wali Kota-Wakil Wali Kota Singkawang. (Ant/OL-01)
No comments:
Post a Comment