Narkoba dan Judi, Pertanyaan Favorit DPR pada Sutanto

Detik.com
04/07/2005
By; Muhammad Nur Hayid - detikcom

Jakarta - Persoalan narkoba dan perjudian benar-benar dijadikan tembakan oleh para 'penguji' Komjen Pol Sutanto. Nyaris seluruh anggota Komisi III DPR RI mencecarnya dengan pertanyaan seputar masalah tersebut.Bahkan nyali Sutanto menutup tempat hiburan malam ikut ditantang.

"Mampukah Anda menutup Hailai, Seribu Satu, Raja Mas, dan Manhattan (nama-nama tempat hiburan malam-red) yang menjadi ajang peredaran narkoba, perjudian dan perdagangan wanita?" tantang Achmad Fauzi dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) dalam fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (4/7/2005).

Namun tantangan Fauzi ini membuat gerah anggota Komisi III lainnya, Victor Leiskodat, dari FPG. Victor yang disebut-sebut sebagai pengacara pengusaha kondang Tommy Winata langsung menyatakan keberatannya nama Manhattan disangkut-pautkan dengan ajang peredaran narkoba, perjudian, dan pelacuran.

"Saya keberatan dengan penyebutan Manhattan karena Manhattan bersih, bukan ajang peredaran narkoba seperti yang disebutkan Fauzi," kata Victor.Namun Wakil Ketua Komisi III

Akil Mochtar mencoba menetralisir perdebatan antara kedua anggota Komisi III itu. "Itu kan pernyataan untuk Pak Sutanto. Biarkan Pak Sutanto memutuskan menjawab atau tidak," kata Akil. Victor sebetulnya sependapat dengan upaya pemberantasan narkoba, judi dan pelacuran. Bahkan dia ikut mempertanyakan komitmen Sutanto jika terpilih menjadi Kapolri dalam pemberantasan ketiga masalah itu.

Hal yang sama juga ditanyakan oleh Anhar dari Fraksi Bintang Reformasi dan Azlaini Agus dari FPAN. Sedangkan Al Muzammil Yusuf dari PKS mempertanyakan, komitmen Sutanto mengontrol anak buahnya di lingkungan Polsek yang rentan penyuapan kasus-kasus perjudian.

Selain masalah narkoba dan judi, anggota Komisi III juga mencecar Sutanto dengan pertanyaan seputar penanggulangan kasus terorisme yang dinilai meresahkan masyarakat. Soal ini, Al Muzammil menanyakan, tindakan apa yang akan diambil Sutanto terhadap intervensi pihak asing soal penanggulangan terorisme ini.

Sedangkan Trimedya Panjaitan mempertanyakan tindakan yang akan dilakukan Sutanto terkait dengan banyaknya kasus-kasus kakap yang mandek. Dia juga mempertanyakan janji Polri yang akan menangkap pelaku utama terorisme Dr Azahari dan Noordin M Top. "Dulu janjinya 100 hari akan ditangkap, tapi sampai delapan bulan belum juga ditangkap," ungkitnya.

Terhadap pertanyaan yang datang bertubi-tubi ini, Sutanto berjanji jika ditetapkan sebagai Kapolri ia akan menangani peredaran narkoba dengan pencegahan, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi."Pemerintah harus menyiapkan panti-panti terapi dan rehabilitasi karena narkoba sudah menyentuh hingga ke pelosok-pelosok kabupaten. Untuk pemberantasan narkoba kita sudah melakukan langkah-langkah, seperti penyekatan di wilayah Sumatera dan pemusnahan," paparnya.

Terkait penanganan personel Polri di lapangan yang rawan sogokan, Sutanto berjanji akan memantau secara ketat. "Kita akan memberi reward dan punishment terhadap personel yang berprestasi dan melanggar," kata Sutanto, seraya menambahkan dia akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya jika terpilih sebagai Kapolri. (umi)

Jangan Tutupi Akar Konflik di Tentena

SUARA PEMBARUAN DAILY, 02 Juni 2005

Kasus Bom Poso

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR, Akil Mochtar dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pdt Ishak Pamumbu Lambe meminta pemerintah, khususnya aparat kepolisian, agar tidak ragu-ragu mengungkapkan fakta yang menjadi akar masalah konflik di Tentena dan Poso secara umum. Apabila secara fakta ada konflik agama, tidak perlu ditutupi, karena hal itu justru menyulitkan penyelesaian persoalan.

Pernyataan itu dikemukakan Akil Mochtar dan Pdt IP Lambe kepada Pembaruan ketika dihubungi terpisah di Jakarta, Rabu (1/6) sore dan Kamis (2/6) pagi. Keduanya berpendapat, pemerintah dan aparat kepolisian seharusnya berani mengungkapkan fakta dan kebenaran, apabila memang ada indikasi konflik bermuatan agama.

Menurut Akil Mochtar dari Fraksi Partai Golkar, selama ini ada kesan aparat kepolisian dan pemerintah pada umumnya berupaya menutup-nutupi akar persoalan konflik-konflik yang terjadi di beberapa tempat termasuk dalam kasus Tentena ini. ''Faktanya ada, tetapi kita tidak mau membukanya lalu berusaha mengalihkan ke isu lain, kan aneh. Ibarat penyakit, kalau diagnosisnya sakit mata, tetapi yang diobati mulut, pasti penyakitnya tidak sembuh,'' tegas Akil.

Dikatakan, kekhawatiran pemerintah atau aparat kepolisian mengungkapkan fakta jika ada konflik bernuansa agama dengan asumsi akan berdampak luas bagi masyarakat, justru berlebihan dan keliru. Sebab, kalau saja memang ada konflik agama, sudah pasti para tokoh agama akan menyelesaikannya secara bijak.

''Patokan yang perlu digaris bawahi adalah bahwa semua agama di Indonesia, tidak ada yang mentolerir penggunaan kekerasan dengan simbol-simbol agama. Kita perlu berani mendidik masyarakat belajar saling menghormati, menghargai dan penuh kedewasaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,'' Akil berharap.

Senada dengan itu, IP Lambe anggota DPD dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan (Sulsel) mengatakan, kalau memang ada kaitannya agama dalam kasus Tentena, apalagi diungkapkan Kapolri pelakunya terkait dengan kasus Poso, Mamasa, dan Ambon, pemerintah dan kepolisian harus berani mengungkapkan fakta dan kebenaran.

''Kalau direkayasa lalu dialih-alihkan dengan dalih dalam rangka mencegah konflik lebih besar antargolongan di Indonesia, saya kira tidak benar. Masyarakat sudah dewasa dan hanya ada segelintir kelompok tertentu yang mungkin memang bertujuan mengacau kemanana bangsa ini yang tidak mau menghormati kelompok lain,'' ujarnya.

Pdt Lambe yakin, masyarakat Poso atau pun Mamasa dan Ambon sendiri, apakah dari Islam atau Kristen sudah dewasa menilai dan tidak mau terlibat dalam konflik yang direkayasa kelompok tertentu untuk mengacau bangsa ini. Buktinya, para pelaku yang ditangkap berasal dari luar yang mungkin memang berasal dari kelompok yang ingin mengacau bangsa Indonesia.

DPD ke Tentena

Pdt Lambe sendiri termasuk salah seorang anggota tim yang dikirim Panitia Ad Hoc (PAH) III DPD ke Tentena, Poso, Sulteng. Lambe bersama Ketua PAH III DPD Ali Warsito berikut Faisal Mahmud anggota DPD dari Sulteng berangkat ke Tentena, Kamis (2/6) ini.

Tim DPD tersebut akan berada di Tentena selama dua hari dan dijadwalkan mereka mengunjungi para korban yang masih hidup dan dirawat di rumah sakit. Mereka juga dijadwalkan akan bertemu dengan pelaksana tugas Bupati Poso, Kapolda Sulteng dan pejabat terkait lainnya di daerah itu.

Selain DPD, Komisi III DPR juga dijadwalkan akan mengunjungi Tentena, Poso. Tim dari DPR yang akan dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Akil Mochtar ini, akan berangkat bersama rombongan Kapolri Jumat (3/6). (M-15)