Rakyat Desa Belum Nikmati Pembangunan

Serimbu,- Mayoritas desa-desa di pedalaman Kalimantan Barat belum sepenuhnya menikmati pembangunan. Terutama infrastruktur jalan, listrik dan air bersih. Padahal fasilitas itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang telah merdeka selama 62 tahun.

"Harusnya di usia kemerdekaan yang ke-62 tahun, masyarakat pedalaman sudah bisa menikmati pembangunan dari pemerintah. Kita sangat prihatin karena masih banyak jalan yang rusak. Tentu ini akan menjadi program prioritas pada masa mendatang," kata Akil Mochtar, calon Gubernur Kalbar yang telah mendaftar Selasa (21/8) kemarin.

Ia mengatakan hal itu ketika berkunjung ke Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Sabtu (18/8). Turut mendampinginya, calon wakil gubernur Drs AR Mecer. Keduanya sepakat untuk memajukan infrastruktur jalan hingga ke pedesaan.

Akil yang telah mengunjungi lebih dari 1.300 desa di Kalbar dalam satu setengah tahun ini sudah tahu apa yang menjadi persoalan bagi masyarakat. "Rakyat sangat mendambakan pembangunan yang merata. Sudah waktunya pembangunan diprioritaskan di pedesaan agar semua rakyat menikmatinya," ujar Akil yang juga anggota DPR RI dengan daerah pemilihan Kalbar.

Namun, Akil juga memahami sulitnya membangun wilayah Kalbar yang luasnya tiga kali pulau Jawa tersebut. Akan tetapi, dengan skala prioritas dan kebijakan yang tepat, pembangunan akan berjalan seimbang dan pemerataan akan terjadi. "Sangat tergantung political will kepala daerahnya," kata Akil.

Kunjungan Akil-Mecer ke Serimbu mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Mereka sangat antusias menghadiri silaturahmi yang digelar secara sederhana tersebut. Apalagi sudah tersiar kabar kalau Akil dan Mecer memastikan diri maju dalam perhelatan pilkada.

Serimbu yang menjadi ibu kota Kecamatan Air Besar berjarak sekitar 54 kilometer dari Ngabang, ibu kota Kabupaten Landak. Jalan akses menuju Serimbu masih rusak berat. "Jalan inilah yang menjadi masalah kami selama ini. Tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah," kata seorang warga Serimbu, kemarin. (mnk)

Ketahanan Pangan Belum Terwujud

Rasau Jaya,- Anggota DPR RI Akil Mochtar menegaskan maraknya kasus gizi buruk yang terjadi di Kalbar membuktikan bahwa ketahanan pangan masyarakat sebenarnya masih belum terwujud. Ketahanan pangan di masa lalu dilumpuhkan oleh kebijakan swasembada beras dengan sistem monokultur.

Menurut dia, mestinya kini menjadi tantangan buat Dinas Pertanian dalam penyediaan pangan bagi rakyat, dan juga tantangan bagi dinas-dinas teknis lain di pemerintah. "Masalah gizi buruk ini muaranya tergantung pada tingkat ekonomi penduduk dan ketersediaan lapangan kerja, serta pangan yang bisa dijangkau. Selain juga pemahaman mengenai gizi, yang lagi-lagi kalau dicari akarnya pada akhirnya tidak jauh-jauh dari tingkat pendidikan masyarakat kita yang umumnya masih rendah," ungkap Akil dihadapan ibu-ibu BKMT se-Kecamatan Rasau Jaya, di Masjid Al-Huda di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ikhlas Desa Rasau Jaya III, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Senin (20/8) sore.

Hadir juga di acara tersebut tiga kades masing-masing Kades Rasau Jaya I, Rasau Jaya Umum dan Kades Rasau Jaya III, Pimpinan Ponpes Al-Ikhlas KH M Tharoni, Pimpinan

Ponpes Al-Muhajirin KH Munthoha, penceramah agama Dra Ny Hj Sa'adah, dan sekitar 1.500 ibu-ibu BKMT.

Hal yang sama ditegaskan Akil sore sebelumnya ketika bersilaturahmi dengan jemaah Masjid Baiturrahim di Desa Rasau Jaya Umum dan malamnya di Surau Al-Ikhlas Dusun Nirwana, Desa Sungai Kakap guna memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW.

Menurut kandidat terkuat Gubernur Kalbar yang berpasangan dengan AR Mecer itu, ketahanan pangan semestinya sampai ke pelosok desa karena yang banyak mengalami gizi buruk atau kurang gizi atau pun busung lapar adalah kelompok masyarakat terutama anak-anak yang bermukim di pedesaan. Untuk itu, katanya, perlu pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Akil juga menyinggung soal tenaga kesehatan di Kalbar yang dinilainya masih kurang. Mulai dari ahli gizi, bidan dan dokter umum pada umumnya kalah kuantitas ketimbang tiga provinsi di Pulau Kalimantan. Merujuk data yang dikeluarkan Depkes 2006, jumlah ahli gizi

di provinsi ini hanya sebanyak 170 orang. Bandingkan ahli gizi yang dimiliki Kalteng sebanyak 119 orang, Kalsel sebanyak 191 orang dan Kaltim sebanyak 193 orang.

Belum lagi tenaga bidan yang dimiliki Kalbar hanya 883 orang. Sedangkan tenaga bidan Kalteng terdapat 1.900 orang, Kalsel sebanyak 1.117 orang dan Kaltim sebanyak 1.210 orang. Sementara dokter umum yang dimiliki Kalbar sebanyak 232 orang, Kalteng 326 orang, Kalsel 223 orang dan jumlah dokter umum di Kaltim 773 orang.

Sedangkan jumlah Posyandu (pos pelayanan terpadu) yang dimiliki Kalbar sebanyak 3.593 unit, Kalteng 2.026 unit, Kalsel 3.539 unit dan Kaltim 4.094 unit. Sementara Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) yang dimiliki Kalbar sebanyak 195 unit, Kalteng 132 unit, Kalsel 193 unit dan Kaltim 174 unit.

"Kalau kita kekurangan tenaga kesehatan seperti ahli gizi, bidan dan dokter umum, mestinya kita bisa mendatangkan mereka dari para lulusan yang menumpuk di Pulau Jawa. Bahkan mereka beberapa kali demo di DPR-RI dengan tujuan agar tenaga mereka disalurkan di tempat-tempat yang membutuhkan seperti di Kalbar ini. Itu bisa dilakukan kalau kita mau berpihak kepada rakyat," saran Akil, yang Selasa lalu resmi mendaftar ke KPU sebagai calon Gubernur Kalbar. (mnk*)