AJAK PEREMPUAN MEMBANGUN

Anggota DPR RI asal Kalimantan Barat HM Akil Mochtar SH MH mengajak kaum perempuan terlibat langsung dalam proses pembangunan di daerah ini.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri dzikir yang dilaksanakan oleh Persatuan Majelis Dzikir Assafira di Istiqbal, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, belum lama ini.

"Perempuan haruslah menjadi tokoh sentral dalam proses pembangunan. Sudah bukan saatnya kaum perempuan menjadi penonton," kata Akil yang juga kandidat kuat Gubernur Kalbar tersebut.

Menurut Akil yang akan berpasangan dengan Drs AR Mecer, Ketua Konsorsium Pancur Kasih mengatakan, perempuan harus menjadi kekuatan utama dalam pembangunan daerah.

"Perempuan sangat dekat dengan proses kehidupan keluarga. Pengetahuan yang cukup dari perempuan terutama terhadap kesehatan menjadi modal utama," kata Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Di sisi lain, kata Akil, banyak perempuan di Kalbar menjadi penopang, terutama bagi kehidupan ekonomi keluarga. Karena itu, kaum perempuan harus diberikan ketrampilan khusus melalui pendidikan informal. "Tentu saja yang memiliki basis pengetahuan praktis. Seperti home industri yang didominasi kaum perempuan," tegas Akil.

Akil yang diusung Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu (KRKB) ini mengatakan, perkumpulan kaum ibu yang punya dimensi seperti Majelis Dzikir perlu dikembangkan.

Disamping meningkatkan kualitas iman, kaum ibu juga mendapat pengetahuan praktis. Apalagi jika mereka menghadirkan orang-orang yang punya kemampuan dan kualitas hidup yang baik.

"Terlebih lagi, jika kelompok seperti itu bisa menghadirkan tokoh pemimpin di daerah ini, sehingga mempermudah jalinan komunikasi dua arah dalam merencanakan konsepsi pembangunan. Sehingga para ibu bisa mengerti dasar pembangunan di Kalbar," ujar Akil. (mnk)

Uji Kelayakan Kapolri Dibayangi Dana Rp 350 Miliar

Senin, 04 Juli 2005

Pikiran Rakyat-Jawa Barat

Nasib Komjen Pol. Sutanto Ditentukan DPR RI, Senin (4/7)

JAKARTA, (PR).-
Fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Kapolri juga tak luput dari isu "politik uang". Konon jumlah dana itu sebesar Rp 350 miliar. Namun, Komisi III DPR RI menyatakan tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi tentang upaya menggagalkan Komjen Pol. Sutanto untuk menjadi Kapolri.

Karena itu, komisi yang membidangi hukum itu bertekad untuk tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) secara objektif terhadap calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR.

"Kami memang mendengar dan menerima isu seperti itu. Namun Komisi III akan tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) secara objektif tanpa dipengaruhi apa pun," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Akil Mochtar ketika berbicara dalam Dialektika Demokrasi bertema ”Kapolri Baru dan Harapan Pemberantasan Korupsi” di gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/7).

Diskusi itu menampilkan pembicara yakni Gubernur PTIK Irjen Pol. Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif, dan Wakil Ketua Komisi III DPR, Akil Muchtar.

Menurut Akil, isu adanya pengumpulan dana sebesar Rp 350 miliar itu dimaksudkan agar DPR menolak pencalonan Sutanto sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Da'i Bachtiar. "Komisi III menjamin bahwa fit and proper test akan bebas dari politik uang dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan," ujarnya.

Akil menjelaskan, menjelang uji kelayakan dan kepatutan yang akan diselenggarakan pada Senin (4/7), pihaknya menerima banyak masukan dan data serta informasi dari publik. Masukan data itu ada yang bisa digunakan sebagai bahan uji kelayakan, namun banyak pula yang berisi informasi tidak akurat.

Ditanya soal peluang Sutanto untuk disetujui oleh DPR, menurut pimpinan Komisi III dari Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR ini, pihaknya belum bisa memperkirakan peluang Kalakhar Badan Narkotika Nasional (BNN) itu untuk menjadi Kapolri. Karena proses uji kelayakan belum dilakukan, walaupun dialog antara anggota Komisi III dengan Sutanto telah dilakukan di kediaman Sutanto pada Kamis (30/6).

"Saya tidak mau mendahului proses uji kelayakan, yang baru akan dilakukan 4 Juli mendatang. Namun sesuai UU No.2/2002 tentang Kepolisian RI, DPR diberi hak untuk mempertimbangkan calon Kapolri," tuturnya.

Pertimbangan Kapolri itu bermuara pada dua pilihan, yaitu menerima atau menolak calon yang diajukan. Akil hanya memberi gambaran bahwa Sutanto figur yang "low profile" dan sulit menemukan figur lain di jajaran kepolisian.

Akil menilai polisi telah berhasil mengungkap kasus-kasus besar, seperti aksi pemboman. Namun citra polisi dalam kaitan 'public service' belum berubah. "Masih ada masyarakat yang justru takut melaporkan kasusnya ke polisi. Ini berarti persoalan 'public service' polisi belum sepenuhya terwujud," katanya.

Memimpin dan membangun

Di tempat sama, Gubernur Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Farouk Muhammad mengatakan, saat ini Polri membutuhkan sosok yang mampu memimpin dan mampu membangun Polri.

Aspek kemampuan membangun Polri dititikberatkan pada langkah melanjutkan reformasi inetrnal Polri. Apalagi, selama ini Polri telah menyelesaikan reformasi struktural yang diwujudkan dengan pemisahan TNI-Polri dan reformasi instrumental.

"Yang belum diselesaikan adalah menyelesaikan reformasi kultural di tubuh Polri," tutur Farouk.

Untuk membenahi kultur, kata dia, bisa dilakukan melalui sistem rekrutmen dan pendidikan yang lebih terbuka. Misalnya, selama ini kultur di polisi sulit berubah karena dalam perekrutan anggota baru lebih ditentukan oleh tim yang seluruhnya dari internal Polri.

Mengenai figur Sutanto, Farouk mengatakan, tantangan tidak ringan dihadapi Sutanto adalah mengangkat citra polisi. (A-109)***