27-06-2005
Kompas Cyber Media
Jakarta.KCM
Kepala Badan Pelaksana Harian (Kalakhar) Komisaris Jenderal Polisi Sutanto akhirnya secara resmi diajukan menjadi calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal (Pol) Dai Bachtiar.
Nama pria kelahiran Comal, Pemalang, Jawa Tengah, 30 September 1950, ini memang sudah santer disebut-sebut akan menjadi Kapolri sejak Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI. Presiden dan Sutanto sudah lama saling kenal karena seangkatan ketika menjadi taruna Akademi Angkatan Bersenjata (Akabri).
Sutanto adalah lulusan terbaik Akabri Kepolisian tahun 1973, sementara Susilo adalah lulusan Akabri Darat tahun 1973.Tentunya bukan karena pertemanan dengan presiden, maka Sutanto diajukan ke DPR untuk menjadi Kapolri. Sosok Sutanto dinilai bersih selama karirnya di kepolisian.
"Kita tidak mendahului tetapi secara personal beliau cukup bersih, dua kali menjabat Kapolda yaitu di Sumatera Utara dan Jawa Timur, kemudian masuk Diklat dan terakhir Kepala BNN," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Akil Mochtar.Ketika menjabat Kapolda Sumatera Utara, Sutanto pernah membuat gebrakan untuk memberantas perjudian.
Hal yang sama juga dilakukan saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Saat menjabat Kalakhar BNN, Sutanto juga menggebrak dengan melakukan sejumlah penggerebekan sarang pembuatan narkoba. Sutanto juga mengimbau tempat-tempat hiburan mengurangi jam buka untuk mengurangi peredaran narkoba.
Tentang prestasi calon Kapolri ini, Akil Mochtar mengatakan, prestasi tidak menjamin karena kepemimpinan Polri membutuhkan sosok yang mampu menjadikan Polri pelindung masyarakat. Ia juga menambahkan penanganan masalah terorisme menjadi prioritas Kapolri mendatang, namun perubahan struktur di tubuh Polri juga sangat penting.
"Polri jangan dicitrakan angker, masyarakat yang berurusan dengan polisi harus keluar uang banyak kalau ingin masalahnya diurus, tetapi citrakan Polri yang baik yang bisa merespon keluhan masyarakat," katanya.
Profil
Nama: Sutanto
Tempat & Tanggal Lahir: Comal, Pemalang, Jawa Tengah, 30 September 1950
Jabatan: Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika NasionalPendidikan: Akabri Kepolisian 1973, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 1983, Sespimpol, Lembang, Bandung (1990), Sus Jur Pa Rengar Hankam, Bandung (1985), Lemhannas (2000)Karir:Kapolsek Metro Kebayoran Lama (1978-1980)Kapolsek Metro Kebayoran Baru (1980)Kapolres Sumenep, Jawa Timur (1991-1992)Kapolres Sidoarjo, Jawa Timur (1992-1994)Waka Polda Metro Jaya (1998-2000)Kapolda Sumut (2000)Kapolda Jatim (17 Oktober 2000-Oktober 2002)- Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (24 Oktober 2002-28 Februari 2005)- Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (28 Februari 2005-...)
Monday, June 27, 2005
Thursday, June 16, 2005
Rapat Kerja: Hamid Awaludin Dituding Lecehkan DPR
Suara Karya Online
Jumat, 16 September, 2005
JAKARTA: Kesal Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin tak hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III, Wakil Ketua Komisi III Akil Mochtar menilai, menteri yang menjadi perunding RI-GAM di Helsinki itu dianggap melecehkan lembaga perwakilan rakyat.
Menurut Akil, Komisi III DPR RI menyesalkan Menkum dan HAM Hamid Awaluddin yang tidak datang pada rapat kerja di Komisi III DPR Kamis (15/9) itu. "Hamid beralasan dirinya sedang melakukan pertamuan dengan ahli hukum (Senior Law Official Meeting) di Vietnam.
Padahal ke Vietnam itu bisa diwakili oleh pejabat bawahannya," katanya di DPR.Melanjutkan penjelasannya Akil mengemukakan, rapat kerja (raker) dengan Komisi III di DPR lebih penting dibandingkan jalan-jalan ke Vietnam, terutama karena raker Komisi III dengan Menkum dan HAM akan membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, seperti soal implementasi MoU RI-GAM, amnesti, penyerahan senjata, anggaran pencetakan paspor yang mencapai Rp 250 miliar, dan lain-lain.
"Hamid Awaluddin jelas melecehkan DPR dan karenanya DPR menyesalkan dan itu jangan sampai diulang lagi. Hamid harus banyak memberikan penjelasan pada DPR terkait masalah-masalah yang sedang ditangani tersebut," ujar dia.Namun demikian, Akil enggan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Hamid mundur atau Presiden me-reshuffle.
Itu, jelas dia, akan menjadi permintaan percuma, sebab sudah banyak desakan masyarakat untuk me-reshuffle, tapi Presiden ragu dan tetap menyatakan tidak ada reshuffle. Jadi, sulit untuk mendesak Hamid Awaluddin mundur.
"Yang pasti, kalau Hamid sering mengabaikan DPR, berarti Menkum dan HAM itu sudah tidak bisa bekerja lagi dengan DPR. Tapi, Komisi III DPR masih memberikan kesempatan untuk hadir pada raker 21 September mendatang," paparnya mengingatkan.
Lebih lanjut Akil menandaskan, Hamid tidak bisa mendikte atau menentukan waktunya rapat kerja dengan Komisi III sesuka hatinya. Sebab, DPR lah yang menentukan kapan waktu raker itu digelar. Rapat kerja Menkum dan HAM dengan Komisi III diagendakan digelar pada 21
September mendatang. Hamid sendiri sebelumnya meminta raker digelar 28 September, tapi pada tanggal itu, Komisi III telah mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Badan Narkotika Nasional.Kembali soal reshuffle, Akil mengungkapkan, desakan berbagai elemen masyarakat agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menterinya yang dianggap tidak mampu bekerja, ternyata masih ditanggapi dengan ragu-ragu oleh presiden. (Hanif Sobari)
Jumat, 16 September, 2005
JAKARTA: Kesal Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin tak hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III, Wakil Ketua Komisi III Akil Mochtar menilai, menteri yang menjadi perunding RI-GAM di Helsinki itu dianggap melecehkan lembaga perwakilan rakyat.
Menurut Akil, Komisi III DPR RI menyesalkan Menkum dan HAM Hamid Awaluddin yang tidak datang pada rapat kerja di Komisi III DPR Kamis (15/9) itu. "Hamid beralasan dirinya sedang melakukan pertamuan dengan ahli hukum (Senior Law Official Meeting) di Vietnam.
Padahal ke Vietnam itu bisa diwakili oleh pejabat bawahannya," katanya di DPR.Melanjutkan penjelasannya Akil mengemukakan, rapat kerja (raker) dengan Komisi III di DPR lebih penting dibandingkan jalan-jalan ke Vietnam, terutama karena raker Komisi III dengan Menkum dan HAM akan membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, seperti soal implementasi MoU RI-GAM, amnesti, penyerahan senjata, anggaran pencetakan paspor yang mencapai Rp 250 miliar, dan lain-lain.
"Hamid Awaluddin jelas melecehkan DPR dan karenanya DPR menyesalkan dan itu jangan sampai diulang lagi. Hamid harus banyak memberikan penjelasan pada DPR terkait masalah-masalah yang sedang ditangani tersebut," ujar dia.Namun demikian, Akil enggan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Hamid mundur atau Presiden me-reshuffle.
Itu, jelas dia, akan menjadi permintaan percuma, sebab sudah banyak desakan masyarakat untuk me-reshuffle, tapi Presiden ragu dan tetap menyatakan tidak ada reshuffle. Jadi, sulit untuk mendesak Hamid Awaluddin mundur.
"Yang pasti, kalau Hamid sering mengabaikan DPR, berarti Menkum dan HAM itu sudah tidak bisa bekerja lagi dengan DPR. Tapi, Komisi III DPR masih memberikan kesempatan untuk hadir pada raker 21 September mendatang," paparnya mengingatkan.
Lebih lanjut Akil menandaskan, Hamid tidak bisa mendikte atau menentukan waktunya rapat kerja dengan Komisi III sesuka hatinya. Sebab, DPR lah yang menentukan kapan waktu raker itu digelar. Rapat kerja Menkum dan HAM dengan Komisi III diagendakan digelar pada 21
September mendatang. Hamid sendiri sebelumnya meminta raker digelar 28 September, tapi pada tanggal itu, Komisi III telah mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Badan Narkotika Nasional.Kembali soal reshuffle, Akil mengungkapkan, desakan berbagai elemen masyarakat agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menterinya yang dianggap tidak mampu bekerja, ternyata masih ditanggapi dengan ragu-ragu oleh presiden. (Hanif Sobari)
Subscribe to:
Posts (Atom)
